Klub motor besar (moge) seringkali dipandang hanya sebatas komunitas penyalur hobi. Namun, di Bangka, Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) kini menemukan dirinya berada di tengah isu yang jauh lebih kompleks dan berdimensi hukum: konflik lahan yang melibatkan rencana pembangunan jalur touring baru. Kasus ini menyoroti bagaimana kegiatan rekreasi dan pariwisata yang diusung oleh klub moge dapat bersinggungan langsung dengan masalah agraria dan kepentingan masyarakat lokal. HDCI Bangka dituntut untuk memainkan peran yang lebih signifikan, bukan hanya sebagai pengguna jalan, tetapi sebagai mediator dan advokat pembangunan yang bertanggung jawab.
Rencana pembangunan jalur touring baru di Bangka sejatinya adalah inisiatif positif untuk meningkatkan pariwisata daerah. Jalur ini dirancang untuk menampilkan keindahan alam setempat, sekaligus menyediakan rute yang aman dan menantang bagi para pengendara. Namun, ambisi ini terbentur pada sengketa kepemilikan dan peruntukan lahan di beberapa titik yang direncanakan. Konflik lahan ini umumnya melibatkan klaim tumpang tindih antara masyarakat adat, petani, dan pihak pengembang yang didukung oleh pemerintah daerah. Ketika proyek touring ini dianggap berpotensi menggusur atau merugikan salah satu pihak, klub moge yang menjadi pemrakarsa tak bisa lepas dari tanggung jawab.
Peran klub moge dalam menghadapi situasi ini menjadi sangat krusial. HDCI Bangka tidak bisa hanya menunggu penyelesaian dari pemerintah daerah. Mereka wajib mengambil inisiatif untuk memahami akar masalah konflik lahan tersebut. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan dialog terbuka dengan semua pihak yang bersengketa—masyarakat lokal, tokoh adat, dan otoritas terkait. Klub harus memastikan bahwa pembangunan jalur touring baru tidak hanya legal secara administrasi, tetapi juga adil secara sosial.
Salah satu fungsi utama peran klub moge adalah menjadi jembatan komunikasi. Klub dapat memfasilitasi pertemuan yang netral, di mana kekhawatiran masyarakat mengenai dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan dapat didengar dan ditindaklanjuti. Jika konflik lahan tersebut menyangkut kompensasi atau ganti rugi yang tidak layak, HDCI Bangka harus mendesak agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan harga pasar yang wajar. Dengan demikian, klub menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap kesejahteraan komunitas lokal, bukan hanya pada kepentingan touring mereka sendiri.